Donwload Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Ihwal Pemikiran Pembentukan Dan Penjabaran Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS  DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah ialah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi ialah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ialah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4. Pemerintah Pusat ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wapres dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

6. Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

7. Pemerintah Daerah ialah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenangan Daerah otonom.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ialah lembaga perwakilan rakyat  Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Urusan Pemerintahan ialah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Wajib ialah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan ialah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

13. Dinas ialah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Badan adalah  Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Cabang Dinas ialah potongan dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD ialah organisasi yang melaksanakan program teknis operasional dan/atau program teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

17. Tugas Teknis Operasional ialah peran untuk melaksanakan program teknis tertentu yang secara langsung berafiliasi dengan pelayanan masyarakat. 

18. Tugas Teknis Penunjang ialah peran untuk melaksanakan program teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan peran organisasi induknya.

Donwload Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah klik  ( Unduh )

Bagikan Artikel ini