Rapat Kerja Komisi X Dpr Dengan Mendikbud Bahas Sejumlah Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan
Selamat datang pengunjung semuanya,,
Berikut warta Raker Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Gedung Nusantara I Senayan JakartaSenin siang (11/4/2016) yang kami teruskan dari situs resmi kemdikbud.go.id
Hal-hal yang dibahas pada raker tersebut meliputi realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, persiapan pembahasan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2016, pelaksanaan ujian nasional 2016, dan Kurikulum 2013. Raker dipimpin Ketua Komisi X DPR-RI, Tauku Rifky Harsya dan dihadiri 32 anggota Komisi X. Mendikbud Anies Baswedan hadir didampingi pejabat eselon I dan II di Lingkungan Kemendikbud.
Mendikbud Anies Baswedan dalam paparannya menyebutkan bahwa realisasi anggaran per 10 April 2016 sebesar 6,3 persen, namun Mendikbud optimis sasaran serapan anggaran pada triwulan pertama akan tercapai. "Angka ini (6,3 persen) masih di bawah target, namun dalam 20 hari ke depan akan ada penyaluran dukungan Program Indonesia Pintar (PIP), pencetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan-bantuan untuk satuan pendidikan dan lembaga masyarakat, jadi insya Allah dalam 20 hari kedepan kita akan mampu mendekati realisasi yang kita targetkan," kata Anies.
Terkait dengan APBN-P, Menteri Anies menjelaskan bahwa terjadi perubahan asumsi makro yang menyebabkan pemotongan belanja negara sesuai keputusan Kementerian Keuangan, yang engharuskan Kemendikbudmelakukan sejumlah efisiensi. Namun anggaran fungsi pendidikan tetap dipertahankan di atas 20 persen. Sumber-sumber penghematan yang diusulkan adalah hal-hal penunjang ibarat kendaraan dinas, perjalanan dinas, paket meeting, pengadaan tanah baru, serta pembangunan gedung baru.
"Dalam kebijakan pemotongan ini, kami tetap mengamankan tunjangan gaji, tunjangan untuk guru, dan mengamankan acara prioritas pemerintah yang terkait dengan Nawacita, mengamankan biaya operasional pendidikan," kata Mendikbud.
Mendikbud dalam kesempatan raker tersebut juga menjelaskan wacana pelaksanaan UN 2016. Untuk UN berbasis kertas dan pensil (UNKP), pencetakan dan distribusi naskah soal berjalan lancar dan sesuai rencana. Pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) juga berjalan lancar meskipun ada sejumlah kendala teknis yang masih mampu diatasi.
"Persiapan ujian nasional sudah diisi dengan hal-hal yang rasional yaitu belajar, bukan kegiatan-kegiatan yang irasional. Pembagian piagam integritas yang diterima bulan Februari lalu cukup membantu membuat suasana berubah. Sejauh ini, pengaduan wacana pelaksanaan UN menurun signifikan", kata Anies.
Terkait dengan Kurikulum 2013, Anies menjelaskan bahwa prioritas saat ini menyinkronkan ide, dokumen, dengan implementasi Kurikulum 2013. "Substansi yang kami perbaiki, pertama keselarasan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kompleksitas pembelajaran kami tata kembali, taksonomi cara berfikir antar jenjang sudah kami perbaiki, dan perbaikan penerapan proses berfikir. Hasil perbaikan sudah kami selesaikan," kata Mendikbud. Sekolah nantinya mampu menyebarkan silabusnya sendiri, dan pemerintah menetapkan kompetensi inti dan
kompetensi dasar, serta menyiapkan rujukannya.
Sejumlah anggota Komisi X DPR-RI memuji pelaksanaan UN tahun ini, terutama kesuksesan pelaksanaan UNBK. "Saya mengapresiasi pelaksanaan UN tahun ini, tidak ada keterlambatan distribusi soal, serta UN berbasis komputer berjalan baik," kata Popong Otje Djundjunan. Anggota Komisi X dari daerah pemilihan Lampung I, Isma Yatun, menambahkan, pemerintah harus lebih memberi perhatian kepada peserta UN yang berkebutuhan khusus misalnya naskah soal dengan aksara Braile untuk tunanetra. (sumber: kemdikbud.go.id)
Terkait dengan APBN-P, Menteri Anies menjelaskan bahwa terjadi perubahan asumsi makro yang menyebabkan pemotongan belanja negara sesuai keputusan Kementerian Keuangan, yang engharuskan Kemendikbudmelakukan sejumlah efisiensi. Namun anggaran fungsi pendidikan tetap dipertahankan di atas 20 persen. Sumber-sumber penghematan yang diusulkan adalah hal-hal penunjang ibarat kendaraan dinas, perjalanan dinas, paket meeting, pengadaan tanah baru, serta pembangunan gedung baru.
"Dalam kebijakan pemotongan ini, kami tetap mengamankan tunjangan gaji, tunjangan untuk guru, dan mengamankan acara prioritas pemerintah yang terkait dengan Nawacita, mengamankan biaya operasional pendidikan," kata Mendikbud.
Mendikbud dalam kesempatan raker tersebut juga menjelaskan wacana pelaksanaan UN 2016. Untuk UN berbasis kertas dan pensil (UNKP), pencetakan dan distribusi naskah soal berjalan lancar dan sesuai rencana. Pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) juga berjalan lancar meskipun ada sejumlah kendala teknis yang masih mampu diatasi.
"Persiapan ujian nasional sudah diisi dengan hal-hal yang rasional yaitu belajar, bukan kegiatan-kegiatan yang irasional. Pembagian piagam integritas yang diterima bulan Februari lalu cukup membantu membuat suasana berubah. Sejauh ini, pengaduan wacana pelaksanaan UN menurun signifikan", kata Anies.
Terkait dengan Kurikulum 2013, Anies menjelaskan bahwa prioritas saat ini menyinkronkan ide, dokumen, dengan implementasi Kurikulum 2013. "Substansi yang kami perbaiki, pertama keselarasan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kompleksitas pembelajaran kami tata kembali, taksonomi cara berfikir antar jenjang sudah kami perbaiki, dan perbaikan penerapan proses berfikir. Hasil perbaikan sudah kami selesaikan," kata Mendikbud. Sekolah nantinya mampu menyebarkan silabusnya sendiri, dan pemerintah menetapkan kompetensi inti dan
kompetensi dasar, serta menyiapkan rujukannya.
Sejumlah anggota Komisi X DPR-RI memuji pelaksanaan UN tahun ini, terutama kesuksesan pelaksanaan UNBK. "Saya mengapresiasi pelaksanaan UN tahun ini, tidak ada keterlambatan distribusi soal, serta UN berbasis komputer berjalan baik," kata Popong Otje Djundjunan. Anggota Komisi X dari daerah pemilihan Lampung I, Isma Yatun, menambahkan, pemerintah harus lebih memberi perhatian kepada peserta UN yang berkebutuhan khusus misalnya naskah soal dengan aksara Braile untuk tunanetra. (sumber: kemdikbud.go.id)
Belum ada Komentar untuk "Rapat Kerja Komisi X Dpr Dengan Mendikbud Bahas Sejumlah Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan"
Posting Komentar