Sk Persetujuan Perdes Pengelolaan Aset Desa Dari Bpd

SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni rujukan format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini sanggup Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.

Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD sesudah mendapat persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa. 

Namun memang sebelum BPD menetapkan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa prosedur atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 

Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.

Lihat juga : Contoh Daftar Hadir Rapat BPD

Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.

Selengkapnya sanggup dilihat pada:

• Format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa

• Contoh Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa

Sementara itu, untuk melakukan rapat resmi di desa tentu saja harus terlebih dahulu ada yang nama undangan. BPD perlu mengundang pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan apa yang akan dibahas. 

Lebih lanjut, lihat : Format Surat Undangan BPD tentang Rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa

Apakah Sobat Desa mencari rujukan SK BPD dalam bentuk format doc (word) maupun PDF? Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan rujukan format dokumen yang sanggup Sobat Desa download dengan simpel dan gratis (free).

Jika Sobat Desa ingin melihat apa dan bagaimana sih bentuk dari rujukan SK BPD terbaru ini. Atau mungkin Anda ingin melihat salinan petikan atau redaksi konsiderans menimbang, mengingat (dasar hukum) dan lain-lain yang ada dalam SK kesepakatan atau persetujuan dari BPD tentang Aset Desa ini.

Maka alangkah baiknya dan, silahkan cek dan lihat petikan-nya berikut ini :

Petikan Contoh SK Persetujuan Rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa Terbaru  [2019] dari Pengurus BPD

---KOP BPD---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KECAMATAN ................. KABUPATEN .................

NOMOR : ..................................

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN  RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KECAMATAN .................,

Menimbang :

• bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
• bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa dari Pemerintah Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
• bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada aksara a dan b tersebut di atas, dibutuhkan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor ..... Tahun ........... tentang Pembentukan Daerah .............................. (Lembaran Negara Tahun ......... Nomor .....);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
13. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
14. Peraturan Bupati ………………. Nomor …………. Tahun ……….. tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten …………….. Tahun ……….. Nomor …..);
15. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..(Lembaran Desa Tahun……Nomor……).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal ……….………….. bertempat di Aula Kantor Desa .................  tentang pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di .................

Pada Tanggal ...........................

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

KETUA,

...........................

Catatan : Perlu diketahui bahwa susunan format SK BPD tersebut pada artikel ini, bukanlah bentuk asli. Bentuk asli ada pada file download. Untuk itu, jikalau Sobat Desa mau rujukan SK-nya. Sebaiknya Anda download saja.

Untuk Anda (Sobat Desa) yang berminat memiliki file soft copy nya. Sobat Desa sanggup mengunduh atau mendownload gratis (free) melalui link berikut ini :

SK BPD tentang Persetujuan Raperdes Pengelolaan Aset Desa Doc

ATAU

SK BPD Persetujuan Pengelolaan Aset Desa PDF

Password : formatadministrasidesa

Catatan Admin : Selesai "download", jangan lupa "SHARE" ya. 1 FILE 1 SHARE !!! Okay... ^_^

Silahkan download rujukan format-nya pada link yang sudah Kami sediakan tersebut. Sobat Desa sanggup mendownload 2 (dua) jenis dokumen tersebut atau sanggup juga memilih salah satu nya. Itu tergantung selera Anda.

Kami sudah membantu Anda men-convert file pdf ke doc dan sebaliknya dari doc ke pdf menggunakan aplikasi file converter yang belum lama ini Kami install. Semoga file dokumen tersebut memudahkan Anda dalam bekerja, khusus dalam manajemen desa.

Seperti biasa jikalau ada kendala atau duduk kasus dalam proses download, jangan sungkan untuk memberitahu atau melaporkan pada Kami.

Demikian review dan preview mengenai rujukan format SK BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa terbaru. Semoga rujukan petikan SK BPD tersebut sanggup bermanfaat untuk Anda semua, khususnya para anggota BPD dimana pun Anda berada yang sedang membutuhkan.

Bagikan Artikel ini