Contoh Perdes Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Tahun 2019 [Doc-Pdf]

Peraturan Desa (Perdes) Penyertaan Modal Desa Ke BUMDes yaitu perdes yang mengatur penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apakah Anda sedang mencari pola perdes ihwal penyertaan modal BUMDes tahun 2019 format pdf maupun doc?

Dalam artikel kali ini, kita tidak membahas perdes ihwal BUMDes Bersama yang lahir dari proses kerjasama antar desa. Untuk pembahasan itu nanti akan kita bahas secara terpisah pada artikel lain. 

Sebelum kita mendownload format perdes bumdes terbaru tahun 2019 tersebut, ada baiknya kita melihat apa saja poin-poin penting yang ada dalam Perdes ini. 

Apakah pemerintah desa dan BPD perlu menetapkan perdes ini jikalau berencana mengusulkan/mengalokasikan dana/saham kepada BUMDes di tahun 2019? 

Ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jikalau desa mempunyai planning program penyertaan modal untuk BUMDes, maka BPD dan Pemerintah Desa harus membuat dan mengesahkan-Nya melalui Perdes.

Perdes penyertaan modal ini juga menjadi dasar untuk penganggaran pada dokumen APBDes. Dan juga sebagai teladan bagi pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes atau mengelola dana penyertaan modal desa tersebut .

Lebih lanjut : Contoh Perdes APBDes 2019 dan Lampiran-Nya

Apa itu Penyertaan Modal Desa?

Penyertaan Modal Desa yaitu pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

Penyertaan Modal Desa ke BUMDes menurut Kami sebaiknya dilakukan setelah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin kita mau menyertakan modal/saham kepada BUMDes, sementara BUMDes nya saja belum ada, belum terbentuk, atau belum disahkan keberadaannya. Itu salah satu syaratnya.

Selain perkara pendirian BUMDes, struktur organisasi BUMDes/Kepengurusan BUMDes juga sudah harus terbentuk. Dan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi BUMDes yang sudah ditetapkan/disahkan. Menyangkut perlu atau tidaknya akta notaris BUMDes akan kita ulas kemudian.

Bagaimana mekanisme perencanaan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa ihwal Penyertaan Modal Desa ke BUMDes?

Sebagaimana draft rancangan Perdes lainnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas dan menyepakati (menyetujui) rancangan Peraturan Desa ihwal penyertaan modal desa ke BUMDes ini. Pembahasan dan Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Dalam rapat paripurna BPD untuk membahas dan menyetujui draft perdes bumdes ini, sidang atau musyawarah harus dihadiri oleh 50% plus 1 dari seluruh anggota BPD yang ada. Dengan kata lain, jikalau seluruh Anggota BPD-nya 5 (lima) orang, maka setidaknya harus dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota BPD. Jika anggota BPD-nya 7 (tujuh) orang, maka minimal dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota BPD. Inilah yang kemudian disebut dengan Kuorum. 

Jika sudah quorum, maka rapat bersama sudah sanggup dimulai. Dan apa-apa saja yang dibahas dan disetujui dalam rapat ini nantinya akan dicatat melalui Berita Acara dan Notulensi.

Lihat juga: Berita Acara dan Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal Desa 2019

Disamping itu, para akseptor musyawarah juga harus di data dalam absensi akseptor dan juga harus bertanda tangan atau di-paraf.

Lihat juga : Contoh Format Absensi Rapat BPD 

Jika BPD dan Pemerintah Desa secara sesungguhnya telah menyetujui atau menyepakati rancangan perdes tersebut. Maka selanjutnya, kedua belah pihak yang diwakili oleh Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD dan Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa harus menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan bersama/MOU (Memorandum of Understanding).

Lihat juga : Contoh Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa untuk Perdes Penyertaan Modal Desa Tahun 2019

Selain pola format dokumen-dokumen tersebut, ada 1 (satu) lagi dokumen yang tidak kalah penting. Untuk menetapkan dan mengesahkan kesepakatan bersama atas pembahasan persetujuan rancangan Perdes penyertaan modal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Lihat juga : Contoh SK BPD ihwal Persetujuan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2019

Rangkaian program perencanaan penyusunan, pembahasan dan persetujuan rancangan perdes ini seyogyanya didokumentasikan dengan baik. Bukan saja dengan menggunakan tulisan seolah-olah yang tercatat dalam berita program maupun daftar hadir, tapi juga dalam bentuk dokumentasi foto atau video. 

Proses dokumentasi ini juga dihentikan dianggap remeh. Dalam proses pelaporan, nantinya dokumentasi ini menjadi salah satu bukti dalam laporan.

Cek juga: Prioritas Dana Desa 2020 (TERBARU)

Jika ada ingin melihat beberapa redaksi kalimat dalam format perdes ini. Anda sanggup cek dan lihat berikut ini :

Petikan Contoh Format Perdes Penyertaan Modal BUMDes 2019 Terbaru

---- LOGO/LAMBANG BURUNG GARUDA --- (Sesuai Permendagri 111/2014)

KEPALA DESA ……………..

KABUPATEN ........................

          PERATURAN DESA ………………

           NOMOR   .................... 2019

TENTANG

   PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA 

DI DESA …………………

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .................,

Menimbang :

• bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
• bahwa sesuai  ketentuan Pasal ......... Peraturan Bupati .. Nomor ...... Tahun .... ihwal Penyertaan Modal BUMDes;
• bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada karakter a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa ihwal Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa .................

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor ….. Tahun ………. ihwal Pembentukan Daerah………………………………………………… (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …………. Nomor …….., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ihwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ihwal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa ihwal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ihwal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 ihwal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ihwal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 ihwal Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ihwal Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ihwal Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ihwal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 ihwal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ihwal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 ihwal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  ihwal Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
14. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... ihwal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. ).
15. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... ihwal Penyertaan Modal BUMDes (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. ).
16. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun …………..-…………. (Lembaran Desa Tahun……Nomor……);
17. Peraturan Desa Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa…………(Lembaran Desa Tahun……Nomor……);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

DAN

KEPALA DESA .................

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA ... TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yaitu Kabupaten ……………….
2. Desa yaitu desa dan desa moral atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa menurut keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
6. Musyawarah Desa yaitu musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
7. Peraturan Desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa yaitu planning keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang sanggup dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul dan moral istiadat Desa. 
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
16. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal yaitu pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa. 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berasaskan : 

a. Akuntabilitas; dan

b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

a.  meningkatkan pelayanan masyarakat;

b.  penguatan BUM Desa;

c.  meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan

d.  meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah); 

(3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari APBDes Pemerintah Desa .... Tahun Anggaran 2019 berupa Modal

(4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau perhiasan modal usaha BUMDes.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di .................

pada tanggal…………………………        

Kepala Desa .................

……………………

Diundangkan di .................

pada tanggal ……………………………….      

SEKRETARIS DESA .................

…………………………

LEMBARAN DESA……………… TAHUN……………….NOMOR………….. 

Kalau mau yang lebih lengkap Anda sanggup lihat dan download pola soft copy-nya. 

Lebih lanjut mengenai format lengkap dan terbaru dokumen Peraturan Desa ihwal penyertaan modal desa ke BUMDes ini. Silahkan Sobat Desa download secara gratis (free) melalui link download berikut ini :

PERDES PENYERTAAN MODAL BUMDES DOC

ATAU 

PERDES TTG PENYERTAAN MODAL BUMDES PDF

Password-Nya : formatadministrasidesa

Cek juga: Kumpulan Permendagri ihwal Desa

Silahkan Anda unduh pada link download tersebut. Seperti yang Sobat Desa saksikan, ada 2 (dua) jenis file dokumen yang sanggup Anda download. Ada yang berbentuk format word (doc) dan ada pula format PDF. 

Kami sudah membantu Anda men-convert file pdf ke doc dan sebaliknya dari doc ke pdf. Semoga file dokumen tersebut memudahkan Anda dalam bekerja, khusus dalam manajemen desa.

Catatan Admin : Selesai "download", jangan lupa "SHARE" ya. 1 FILE 1 SHARE !!! Okay.. Hanya itu usul Kami. ^_^

Jika ada perkara dalam proses download, silahkan laporkan pada Kami. Sampaikan pada Kami melalui Kontak Kami. Bisa melalui email form, komentar, fan page facebook, maupun melalui whatsapp chat.

Sekedar gosip : "jangan lupa ketika membuat atau mengedit perdes, perberkades, perkades maupun SK Kepala Desa gunakan karakter (font) "bookman old style" dengan ukuran karakter (font size) 12 px sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012."

Lihat juga : Contoh Peraturan Kepala Desa ihwal Penjabaran APBDes Terbaru

Untuk pola SK, peraturan kepala desa (Perkades), peraturan desa (Perdes), peraturan menteri desa ihwal bumdes, dan pola format administrasi BUMDes terbaru, serta manajemen Desa lainnya, silahkan cek dan cari sesuka Anda di blog format-administrasi-desa.blogspot.com.

Khusus untuk perdes BUMDes Bersama akan kita bahas kemudian pada kesempatan lain. 

Demikian ulasan mengenai pola format peraturan desa (Perdes) ihwal Penyertaan Desa ke BUMDes terbaru. Semoga artikel-artikel di Website Desa ini berkhasiat dan membantu Anda, Sobat desa yang membutuhkan untuk pengembangan dan pengelolaan usaha  di desa yang dikelola oleh BUMDes.

(Artikel ini yaitu jawaban atas request Sobat Desa dari Bojonegoro dan Gunung Kidul)

Apakah artikel ini berkhasiat untuk Anda? 

BAGIKAN (SHARE) artikel ini ke Sobat-Sobat Desa lainnya, di facebook, twitter, whatsapp, telegram, dan social media lainnya.

Bagikan Artikel ini