Penjabat (Pj) Kepala Desa : Antara Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Hak

TELAAH HUKUM ATAS TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

Pertanyaan : Apa saja tugas, wewenang, kewajiban dan hak seorang Penjabat Kepala Desa atau PJ Kades Menurut Peraturan Perundang-undangan? Mohon Penjelasannya!

Jawab : 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa, Pasal 46 ayat (2) berbunyi :

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

• Apa Tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa?

Pasal 26 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2014, menyatakan :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Apa Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa?

Pasal 26 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014, berbunyi :

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. tetapkan Peraturan Desa;

e. tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya biar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan mendapatkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Apa Hak Pejabat (PJ) Kepala Desa?

Dalam Pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, dinyatakan :

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan tetapkan Peraturan Desa;

c. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan aturan atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. menyampaikan mandat pelaksanaan kiprah dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Lihat Juga : PP Nomor 11 Tahun 2019 wacana Siltap Perangkat Desa

• Apa Kewajiban Penjabat (PJ) Kepala Desa?

Pasal 26 ayat (4) UU No 6 Tahun 2014, berbunyi :

Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menuntaskan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. menyampaikan isu kepada masyarakat Desa.

Dengan demikian, Seorang Penjabat Kepala Desa atau PJ Kades itu keberadaannya sama dengan Kepala Desa Definitif.

Rujukan/Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa

Terimakasih.

Semoga barokah.

Salam GERAKAN DESA MERDEKA.

Dari PADEPOKAN DESA.

Oleh LEMBAGA KAJIAN DESA.

Dalam NGAJI DESA.

Bagikan Artikel ini