Dps, Dptb, Dan Dpt Dalam Pilkades

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS):

DPS

 yakni daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades

Apa itu DPS? Apa kepanjangan dari kependekan DPS?

DPS yakni kependekan dari Daftar Pemilih Sementara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yakni daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru.



Apa arti pemilih dalam DPS?

Pemilih dalam DPS artinya Pemilih Sementara. Karena itu maksimal jumlah pemilih dalam DPS sangat mungkin untuk bertambah atau berkurang.


Penyusunan DPS ini yakni salah satu tahap pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (selain DPTB maupun DPT).


Atas dasar apa DPS disusun/dibuat?

DPS disusun berdasarkan pemutakhiran dan validasi data kependudukan atau data pemilih pada dikala pelaksanaan pemilu terakhir dengan cara:
  • pendataan langsung ke Pemilih atau Keluarganya;
  • mencatat atau mendaftar penduduk yang memenuhi syarat pemilih, tapi belum terdaftar; atau
  • menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Siapa dan Kapan DPS mulai disusun?
DPS mulai disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (baca: Panitia Pilkades) sehabis proses pemutakhiran dan validasi data pemilih yang mengacu pada data pemilih pemilu terakhir dilakukan. 


Biasanya, proses pencatatan atau penyusunan DPS Pilkades dilakukan dalam jangka waktu* tertentu menggunakan format atau formulir DPS. Berikut ini contohnya...

Contoh Format DPS

Formulir DPS atau Format DPS Pilkades (seperti halnya DPS Pemilu) biasanya memuat kolom:
  • Nomor urut;
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir/umur;
  • Jenis kelamin;
  • Status perkawinan;
  • Alamat; dan
  • Keterangan.
Untuk Anda yang mencari atau memerlukan pola DPS Pilkades, Anda sanggup cek dan download melalui link berikut ini:



Catatan*: penyusunan form DPS dalam Pilkades dilakukan Panitia Pemilihan dalam batasan waktu tertentu (sesuai  yang diatur dalam Peraturan wacana Pilkades)


Jika Panitia Pemilihan (baca: KPU-nya Desa) sudah menyusun DPS tersebut, maka selanjutnya DPS tersebut ditetapkan dengan Keputusan...

SK DPS

Panitia Pemilihan Pilkades menetapkan DPS melalui Keputusan atau Surat Keputusan (SK). Dan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis. 


Bagaimana pola format SK penetapan DPS dalam Pemilihan Kepala Desa? 


Untuk Anda yang membutuhkan contohnya, Anda sanggup cek dan download filenya melalui link download berikut ini:




Keterangan*: file SK DPS tersebut hanyalah pola saja.


DPS yang telah di-SK-kan atau ditetapkan tersebut wajib diumumkan oleh Panitia Pilkades kepada masyarakat melalui tempat-tempat yang strategis dan gampang diketahui dalam jangka waktu tertentu* sebagai uji publik. 


Dalam jangka waktu ini Pemilih atau anggota keluarga sanggup melaporkan atau mengajukan usul perbaikan dan/atau perubahan DPS kepada Panitia Pemilihan dengan alasan tertentu. Contohnya:

  • terdapat kesalahan penulisan nama atau identitas lainnya; atau
  • terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili ke desa lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi masih tercantum dalam DPS.
Jika ada usul perbaikan dan/atau perubahan DPS tersebut diterima, maka Panitia Pemilihan kemudian segera mengadakan perbaikan DPS. Akan tetapi, jikalau usul perbaikan dan/atau perubahan DPS tersebut melebihi atau melampaui jangka waktu pengumuman DPS, maka tidak diterima.


Keterangan*: ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pengumuman penetapan DPS diatur dalam Peraturan wacana Pemilihan Kepala Desa.


Lalu bagaimana jikalau tidak terdaftar di DPS? Atau belum terdaftar di DPS sementara ia memenuhi syarat sebagai pemilih/pencoblos

DPTb

 yakni daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades

Apa itu DPTb? Apa kepanjangan dari kependekan DPTb?
DPTB yakni kependekan dari Daftar Pemilih Tambahan. Dalam konteks pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yakni daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih alasannya yakni yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). 


Penyusunan DPTb yakni salah satu tahap pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (selain DPS maupun DPT).


Apa arti pemilih dalam DPTb?

Pemilih dalam DPTb artinya Pemilih Tambahan. Berapa jumlah pemilih dalam DPTb itu bergantung pada laporan/usulan masyarakat (yang sebenarnya memenuhi syarat pemilih DPTb) , namun belum terdaftar di DPS. 

Ini sangat relevan dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya:

Lalu bagaimana jikalau tidak terdaftar di DPS? Atau belum terdaftar di DPS sementara ia memenuhi syarat sebagai pemilih
Sesuai aturan, warga/penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar di DPS, maka secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menerangkan bukti:
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK); atau
  • Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tapi sudah menikah.
Jika telah memenuhi syarat masuk DPTb, maka penduduk tersebut didaftar sebagai Pemilih Tambahan


Biasanya, proses penyusunan DPTb Pilkades dilakukan dalam masa waktu* tertentu menggunakan format/form/formulir DPTb sesuai aturan. Berikut ini contohnya...

Contoh Format DPTb

Formulir Daftar Pemilih Tambahan, atau biasa disingkat form DPTb disusun berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom:
  • Nomor urut;
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir/umur;
  • Jenis kelamin;
  • Status perkawinan;
  • Alamat; dan
  • Keterangan.
Bagaimana pola formulir atau format DPTb dalam Pilkades? Berikut ini contohnya:


Keterangan*: file pola format DPTb tersebut hanyalah pola saja.


Apabila Panitia Pilkades sudah menyusun form DPTb dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai aturan, maka selanjutnya DPTb tersebut ditetapkan dengan Keputusan atau SK...

SK DPTb

Penetapan DPTb melalui SK Panitia Pilkades. Dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


Bagaimana pola format SK penetapan DPS dalam Pemilihan Kepala Desa? 


Bagi Anda yang mencari pola SK DPTB, Anda sanggup cek dan download filenya melalui link download berikut ini:




Keterangan*: file SK DPTb tersebut hanyalah pola saja.


DPTb yang sudah di-SK-kan tersebut kemudian diumumkan oleh Panitia Pilkades melalui tempat-tempat yang strategis dan gampang diketahui masyarakat desa dalam batasan waktu tertentu*.


Jangka  waktu  pengumuman  DPTb, dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan dalam aturan, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.


Keterangan*: ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengumuman penetapan DPTb diatur dalam Peraturan wacana Pemilihan Kepala Desa.


Dan terakhir....

DPT

 yakni daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum  DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades

Apa itu DPT? Apa kepanjangan dari kependekan DPT?
DPT yakni kependekan dari Daftar Pemilih Tetap.  Dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.


Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa yakni tahapan terakhir dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih pada acara Pilkades.


Apa arti pemilih dalam DPT?

Pemilih dalam DPT artinya Pemilih Tetap. Ia berhak memilih/mencoblos/menggunakan hak pilihnya. Sebab sesuai aturan:

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam DPT.
Perubahan DPT

Apakah DPT yang sudah ditetapkan tidak sanggup lagi diubah-ubah?

Data pemilih dalam DPT tidak sanggup diubah kecuali terjadi:
  • pemilih meninggal dunia;
  • pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
  • pemilih dicabut hak pilihnya.
Apabila terdapat kejadian tersebut, maka panitia pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT.


DPT tersebut digunakan untuk :
  • keperluan pemungutan bunyi di TPS; atau
  • bahan penyusunan kebutuhan   surat   suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Berikut ini contoh form DPT...

Contoh Format DPT

Formulir Daftar Pemilih Tetap, atau biasa disingkat form DPT disusun berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom:
  • Nomor urut;
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir/umur;
  • Jenis kelamin;
  • Status perkawinan;
  • Alamat; dan
  • Keterangan.
Bagaimana pola format DPT dalam Pilkades? Berikut ini pola form nya:



Keterangan*: file pola DPT Pilkades tersebut hanyalah pola saja.

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai DPT Pilkades yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan...

Berita Acara Penetapan DPT Pilkades

Lebih lanjut, cek pada artikel utama: Contoh Berita Acara Penetapan DPT Pilkades.


Atas dasar hasil rapat penetapan DPT Pilkades sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat, kemudian Panitia Pilkades menetapkan DPT melalui SK/Keputusan...

SK Penetapan DPT Pilkades

Penetapan DPT melalui SK Panitia Pilkades kemudian dilaporkan secara tertulis kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten

Bagaimana pola format SK penetapan DPT dalam Pilkades? 

Untuk Anda yang mencari pola SK DPTB, Anda sanggup cek dan download filenya melalui link download berikut ini:



Keterangan*: format SK DPT tersebut hanyalah pola saja.


Jika telah resmi ditetapkan, DPT  tersebut kemudian diumumkan  oleh  Panitia Pemilihan pada  tempat-tempat yang strategis dan gampang diketahui masyarakat.


Keterangan*: ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengumuman penetapan Daftar Pemilih Tetap dan ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan-Peraturan wacana Pemilihan Kepala Desa berikut ini....

Peraturan

Aturan DPT, DPTb, dan DPS dalam Pemilihan Kepala Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 


Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, apa saja peraturan-peraturan Pilkades. Anda sanggup cek:

  • Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 wacana Pemilihan Kepala Desa
  • Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 wacana Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 wacana Pemilihan Kepala Desa
  • Peraturan Daerah (Perda) wacana Pemilihan Kepala Desa
  • Peraturan Bupati (Perbup) wacana Pemilihan Kepala Desa


Demikian review mengenai DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades. Semoga informasi, penjelasan, dan pola format dalam artikel ini sanggup bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa tinggalkan jejak online Anda di kolom komentar.

Belum ada Komentar untuk "Dps, Dptb, Dan Dpt Dalam Pilkades"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel