Konsep Dasar Pembangunan Desa

Kedudukan Desa

Dalam UU Desa Pasal 3 disebutkan bahwa asas pengaturan desa, yaitu : 

(1)   rekognisi, 

(2)   subsidiaritas, 

(3)   keberagaman, 

(4)   kebersamaan, 

(5)   kegotongroyongan, 

(6)   kekeluargaan, 

(7)   musyawarah, 

(8)   demokrasi, 

(9)   kemandirian, 

(10) partisipasi, 

(11) kesetaraan, 

(12) pemberdayaan, dan 

(13) keberlanjutan.

Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, ialah meningkatkan kesejahteraan hidup insan serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarpras, pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Landasan Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2004 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

2. UU No. 36 Tahun 2008 perihal Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 perihal Pajak Penghasilan

3. UU No. 42 Tahun 2009 perihal Perubahan ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 perihal Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

4.  UU No. 6 Tahun 20014 perihal Desa

5.  UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah

6.  PP No. 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa

7. PP No. 60 Tahun 2014 perihal Dana Desa yang Bersumber dari APBN

8. Permendagri No. 111 perihal Pedoman Teknis Peraturan Desa

9. Permendagri No. 112 perihal Pemilihan Kepala Desa

10. Permendagri No. 113 perihal Pengelolaan Keuangan Desa

11. Permendagri No. 114 perihal Pedoman Pembangunan Desa

12. Permenkeu No. 247/PMK.07 Tahun 2015 perihal Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa

13. Permendagri No. 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa

14. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

15. Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 perihal Pendamping Desa

16. Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

17. Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 perihal Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017

18. dst...........

Pembangunan Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana Pasal 19 aksara (b) UU Desa, ialah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang telah dijalankan oleh desa atau bisa dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul alasannya ialah ialah perkembangan dan prakarsa masyarakat desa.

Salah satu bentuk kewenangan desa ialah mewujudkan pembangunan desa yang diatur melalui Permendagri Nomor 44 tahun 2016 perihal Kewenangan Desa. Kewenangan lokal berskala desa meliputi : bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Hal itu agar sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan.

Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangan lokal berskala desa, pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hingga pelestarian program pembangunan dibutuhkan sanggup mendorong peningkatan kesejahteraan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan Perdesaan dan Kawasan Perdesanaan

Pembangunan Perdesaan ialah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhaitkan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Adapun prioritas pembangunan berbasisi perdesaan (rural-based development) meliputi :

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah secara berkelanjutan.

2. Pemenuhan standart pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.

3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.

5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa-Kota.\

7. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Kementerian Desa telah membuatkan kriteria pengukuran standar pelayanan minimal di desa melalui pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam pendekatan ini, perkembangan dan pembangunan desa diklasifikasikan dalam 5 status, yakni :

1.     Desa sangan tertinggal

2.     Desa tertinggal

3.     Desa berkembang

4.     Desa maju

5.     Desa mandiri

Klasifikasi status desa digunakan untuk melihat kondisi perkembangan desa termasuk sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa serta pencapaian sasarab pembangunan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Bagikan Artikel ini