Pengangkatan Honorer K 2 Menjadi Tantangan Dalam Membentuk Sdm Yang Berkualitas
Salam Sapa kami kepada pengunjung semuanya,,,,Terkait dengan adanya pengangkatan honorer K2 yang telah dijanjikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dinamika sendiri di instansi pemerintah.
Kebijakan permasalahan pengangkatan tenaga honorer eks kategori II dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga honorer, cita-cita wakil rakyat dan harmonisasi hubungan antara Pemerintah dan DPR, maka Pemerintah jadinya harus mendapat desakan tenaga honorer eks kategori II untuk diangkat menjadi PNS, ini tentu akan memberi dampak kepada seluruh instansi Pemerintah yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengelola SDM aparatur.
Berikut penjelasan dari bapak menteri PAN-RB Bapak Yuddy Chrisnandi usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Adi Suryanto menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggantikan Agus Dwiyanto yang memasuki purna peran di Kantor Pusat LAN, Rabu (23/9)., yang mampu kami sampaikan kepada kita semua,, agar bermamfaat,,
"Pengangkatan tenaga honorer eks kategori II ini secara financial tidak bermasalah dan tidak beresiko membebani keuangan Negara. Akan tetapi, pengangkatan ini akan berimbas terjadi keterlambatan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Peran penting LAN sangat dibutuhkan dalam menyikapi kebijakan politis ini. “Oleh alasannya ialah itu kebijakan ini harus diantisipasi untuk tetap mempertahankan kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintah dan juga mengejar peningkatan sumber daya manusia sesungguhnya. Disinilah tantangan LAN untuk mengelola dan meng-upgrade sumber daya aparatur yang giventapi mungkin minim pengetahuan dan minim talenta dalam kontek profesionalisme,” Jelas Yuddy. Yuddy menambahkan bahwa jumlah yang besar dari tenaga honorer ini tentu tidak memadahi dalam memberikan outcome untuk menghasilkan clean and good governance yang berkualitas. Yuddy juga menambahkan bahwa UU ASN merupakan akumulasi proses kontemplasi untuk mengelola tatanan Pemerintah menuju good and clean government berkelas dunia". (sumber Info: http://www.bkn.go.id/)
Kebijakan permasalahan pengangkatan tenaga honorer eks kategori II dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga honorer, cita-cita wakil rakyat dan harmonisasi hubungan antara Pemerintah dan DPR, maka Pemerintah jadinya harus mendapat desakan tenaga honorer eks kategori II untuk diangkat menjadi PNS, ini tentu akan memberi dampak kepada seluruh instansi Pemerintah yang merupakan tantangan pemerintah dalam mengelola SDM aparatur.
"Pengangkatan tenaga honorer eks kategori II ini secara financial tidak bermasalah dan tidak beresiko membebani keuangan Negara. Akan tetapi, pengangkatan ini akan berimbas terjadi keterlambatan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Peran penting LAN sangat dibutuhkan dalam menyikapi kebijakan politis ini. “Oleh alasannya ialah itu kebijakan ini harus diantisipasi untuk tetap mempertahankan kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintah dan juga mengejar peningkatan sumber daya manusia sesungguhnya. Disinilah tantangan LAN untuk mengelola dan meng-upgrade sumber daya aparatur yang giventapi mungkin minim pengetahuan dan minim talenta dalam kontek profesionalisme,” Jelas Yuddy. Yuddy menambahkan bahwa jumlah yang besar dari tenaga honorer ini tentu tidak memadahi dalam memberikan outcome untuk menghasilkan clean and good governance yang berkualitas. Yuddy juga menambahkan bahwa UU ASN merupakan akumulasi proses kontemplasi untuk mengelola tatanan Pemerintah menuju good and clean government berkelas dunia". (sumber Info: http://www.bkn.go.id/)
Belum ada Komentar untuk "Pengangkatan Honorer K 2 Menjadi Tantangan Dalam Membentuk Sdm Yang Berkualitas"
Posting Komentar