Contoh Perdes Pendirian/Pembentukan Bumdes Terbaru [Format Pdf-Doc]

Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah menerima persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan kata lain, jika suatu desa ingin mendirikan atau membentuk BUMDes, maka pendirian atau pembentukan BUMDes harus ditetapkan/disahkan melalui Peraturan Desa wacana Pendirian BUMDes. 

Apakah Anda sedang mencari tumpuan perdes wacana pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaru tahun 2019 yang sanggup di-download? Apakah Anda ingin tumpuan format doc (word) atau pdf-Nya?

Jika iya, maka Anda tiba di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan aneka macam macam tumpuan format manajemen desa. Salah satunya, yang sedang Anda cari, yakni format Perdes Pendirian BUMDes.

Seperti biasa, sebelum kita masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu kita perlu mengenal dan memahami apa yang ada atau apa saja poin-poin penting dalam rancangan Perdes BUMDes ini. Berikut ini ulasannya!

Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam tumpuan draft rancangan peraturan desa ini :

1. Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2019
2. SK Persetujuan BPD
3. Berita Acara Dan Notulen Rapat
4. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama
5. Daftar Hadir Rapat
6. Undangan Rapat/Sidang
7. Dokumentasi/Foto
8. AD ART BUMDes dan SK-Nya
9. SK Pengurus BUMDes

Sebagaimana rancangan-rancangan Perdes lainnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas dan menyepakati (menyetujui) rancangan Perdes wacana Pendirian BUMDes ini. Pembahasan dan Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Mengenai draft Perdes Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa ialah jenis rancangan Perdes yang sanggup diprakarsai atau diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. Lalu bagaimana kalau Pemerintah Desa dan BPD sama-sama mengusulkan Perdes ini? Untuk duduk perkara ini, Anda sanggup lihat di : Perdes Usulan BPD dan Perdes Usulan Pemerintah Desa.  

Yang mau Kami katakan ialah baik usulan/inisiasi dari Pemerintah Desa maupun BPD, sama-sama melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Jika tidak, maka rancangan Perdes ini tidak sanggup ditetapkan menjadi Perdes.

Intinya ialah kalau rancangan Perdes Pembentukan BUMDes ini disusun oleh Pemerintah Desa sesudah dikonsultasikan ke masyarakat, maka selanjutnya draft rancangan perdes wacana pembentukan BUMDes ini harus disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Jika draft Perdes tersebut sudah disampaikan kepada BPD, maka BPD kemudian membuat agenda rapat bersama dengan mengundang Pemerintah Desa.

Lebih lanjut, Baca : Contoh Surat Undangan Rapat BPD wacana Pendirian BUMDes

Namun kalau draft rancangan Perdes BUMDes tersebut diprakarsai dan disusun oleh BPD, maka BPD harus mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan dan persetujuan atas rancangan Perdes tersebut.

Dalam sidang paripurna BPD untuk membahas dan menyetujui draft perdes ini, sidang atau musyawarah harus dihadiri oleh 50% plus 1 dari seluruh anggota BPD yang ada. Dengan kata lain, kalau seluruh Anggota BPD-nya 5 (lima) orang, maka setidaknya harus dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota BPD. Jika anggota BPD-nya 7 (tujuh) orang, maka minimal dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota BPD. Inilah yang kemudian disebut dengan Kuorum. 

Jika sudah quorum, maka rapat bersama sudah sanggup dimulai. Dan apa-apa saja yang dibahas dan disetujui dalam rapat ini nantinya akan dicatat melalui Berita Acara dan Notulensi.

Lebih lanjut : Contoh Berita Acara dan Notulen Rapat Pembahasan Pendirian BUMDes

Selain itu, para peserta rapat ini juga harus didata atau dilakukan pendataan melalui daftar hadir peserta dan juga harus bertandatangan atau di-paraf.

#Perdes Pembentukan/Pendirian BUMDes [Format PDF-DOC] Terbaru

Lihat juga : Contoh Daftar Hadir Rapat BPD 

Jika BPD dan Pemerintah Desa secara bahwasanya telah menyetujui atau menyepakati rancangan perdes tersebut. Maka selanjutnya, kedua belah pihak yang diwakili oleh Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD dan Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa harus menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/MOU (Memorandum of Understanding) bersama.

Lihat juga : Contoh Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa Atas Rancangan Perdes Pendirian BUMDes

Selain dokumen-dokumen tersebut, ada 1 (satu) lagi dokumen yang tidak kalah penting untuk menetapkan dan mengesahkan  komitmen bersama atas pembahasan persetujuan rancangan Perdes Pendirian BUMDes, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

Lihat juga : Contoh SK BPD wacana Persetujuan Perdes BUMDes

Rangkaian acara perencanaan penyusunan, pembahasan dan persetujuan rancangan perdes ini seyogyanya di-dokumentasi-kan dengan baik. Bukan saja dengan menggunakan tulisan seperti yang tercatat dalam informasi acara maupun daftar hadir, tapi juga dalam bentuk dokumentasi foto atau video. 

Proses dokumentasi ini juga dihentikan dianggap remeh. Dalam proses pelaporan, nantinya dokumentasi ini menjadi salah satu bukti dalam laporan.

Jika ada ingin melihat beberapa redaksi kalimat dalam perdes pembentukan BUMDes 2019 ini. Anda sanggup cek dan lihat berikut ini :

Petikan Contoh Perdes BUMDes Terbaru Tahun 2019 (Konsiderans dan Dasar Hukum-nya) :

KEPALA DESA .................

KABUPATEN .................

PERATURAN DESA ........................

NOMOR ............................

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA .......................... KECAMATAN .........................

KABUPATEN ...........................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .............................,

Menimbang : 

• bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dibutuhkan suatu badan yang menampung seluruh acara di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;  
• bahwa sesuai  ketentuan Pasal ......... Peraturan Daerah Kabupaten        Nomor        Tahun       tentang Desa dan Pasal ...... Peraturan Bupati ................. Nomor ...... Tahun ........ wacana Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, desa sanggup mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa wacana Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan karakter b  perlu menetapkan Peraturan Desa  ................. wacana Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat  :

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ......... wacana Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ................. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ….. Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 wacana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 wacana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 wacana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 wacana Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 wacana Desa wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 wacana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 wacana Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 wacana Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 wacana Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 wacana Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 wacana Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 wacana Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 wacana Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 wacana Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 wacana Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  wacana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
13. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... wacana Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
14. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..(Lembaran Desa Tahun……Nomor……).
15. Dan seterusnya …
16. Dan seterusnya..

Lebih lanjut, lihat : Kumpulan Permendagri Terbaru

Untuk lebih lanjut mengenai soft copy tumpuan format lengkap dan terbaru dokumen Perdes BUMDes beserta Lampiran : Bagan Struktur Organisasi BUMDes ini. Silahkan Sobat Desa download secara gratis (free) melalui link download berikut ini :

DOWNLOAD PERDES PENDIRIAN BUMDES DOC

ATAU 

DOWNLOAD PERDES PEMBENTUKAN BUMDES PDF

Silahkan Sobat Desa unduh pada link tersebut. Seperti yang Sobat Desa saksikan, ada 2 (dua) jenis file dokumen yang sanggup Sobat Desa download. Ada yang berbentuk format word (doc) dan ada pula format PDF. 

Cek juga: Permendes Prioritas Dana Desa 2020 (Terbaru)

Sekedar info : "jenis karakter perdes" menggunakan "huruf Bookman Old Style" dengan "ukuran 12 px". Sedangkan ketentuan mengenai ukuran kertas penyusunan Perdes menggunakan "kertas F4". Pelajari Lebih lanjut, Ketentuan Penyusunan Produk Peraturan Peraturan di Desa.

Jika ada duduk perkara dalam proses download, silahkan laporkan pada Kami. Sampaikan pada Kami melalui Kontak Kami. Bisa melalui email form, komentar, fan page facebook, maupun melalui whatsapp chat.

Perlu diketahui mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Cek lebih lanjut : Contoh SK AD ART BUMDes

Nantinya, Perdes ini akan menjadi tumpuan dalam proses pemilihan pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa dan pengelolaan BUMDes lebih jauh.

Mengenai Organisasi kepengurusan pengelola Badan Usaha Milik Desa yang telah terpilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Cek lebih lanjut : Contoh SK Pengurus BUMDes Terbaru

Untuk tumpuan format manajemen BUMDes dan manajemen Desa lainnya, silahkan cek dan cari sesuka Anda di blog format-administrasi-desa.blogspot.com.

Demikian ulasan mengenai tumpuan perdes pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes terbaru tahun 2019. Kami berharap semoga artikel-artikel yang disajikan oleh Penulis-Penulis di Website Desa ini sanggup memiliki kegunaan dan membantu Anda, Sobat desa yang membutuhkan. #PerdesPembentukanBUMDes #PerdesPendirianBUMDes

Bagikan Artikel ini